Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dengan telah diluncurkan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat www.bkd.langkatkab.go.id , sebagai media publikasi dan penyebarluasan informasi kepada berbagai pihak untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), khususnya yang terkait dengan dimensi akuntabilitas publik, serta mendukung penyelenggaraan dan pengembangan e-government di era teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini

             .Semoga dengan hadirnya website ini, layanan data dan informasi kami kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan mudah, lancar, tepat, akurat, dan konkrit demi Visi : "TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH" dan Misi :

  1. Meningkatkatkan sistem pengelolaan kepegawaian aparatur pemerintah.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sesuai bidang keahliannya.

             Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan Inventarisasi data pegawai dilakukan melalui Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), hal ini dimaksudkan untuk tersedianya database atau Informasi Biodata PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, sehingga dapat memberikan informasi tentang profil atau keadaan PNS secara objektif.

             Melalui sistim informasi manajemen kepegawaian yang disajikan khusus bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, akan dilakukan pemuktahiran secara terus menerus, melalui proses update data dengan program komputerisasi oleh Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Langkat. Pembangunan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) PNS dimaksudkan untuk membangun Sistim akuntabilitas dan Kinerja dalam meningkatkan kualitas penyediaan data secara up-to-date untuk digunakan sebagai bahan analisa, untuk menyusun perencanaan kepegawaian dalam rangka terwujudnya good-governance.

             Badan Kepegawaian Daerah merupakan institusi yang memberikan pelayanan serta memberikan Informasi tentang; Penerimaan pegawai. Kebutuhan hak dan kewajiban pegawai serta memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar aturan-aturan kepegawaian dapat diproses dengan prosedur yang berlaku secara konsisten tetap dilakukan untuk mewujudkan aparatur berwibawa, memiliki kinerja yang profesional, berdedikasi tinggi terhadap bidang tugasnya, serta memiliki disiplin tinggi serta mengutamakan kepentingan pelayanan umum.

             Peningkatan sumber daya manusia terhadap PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat secara berkelanjutan terus dilakukan, sarana dan prasarana untuk peningkatan SDM PNS (formal/informal) telah tersedia sarana diklat dan tenaga instruktur daerah namun diklat struktural/teknis fungsional lainnya dapat pula dilaksanakan dengan bekerjasama pihak luar. Pemerintah Kabupaten Langkat secara berkelanjutan memberikan kesempatan bagi PNS yang berprestasi, untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan bagi daerah keberbagai perguruan tinggi baik didalam maupun diluar negeri.

             Demikian informasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Langkat dapat kami informasikan melalui situs ini, kemudian kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaan Informasi Data Kepegawaian dimasa yang akan datang, terima kasih. 

Untuk Kedua Kalinya Bupati Larang SKPD Keluar Daerah

Stabat,

GLBupati Langkat Drs. H. A. Yunus Saragih, MM untuk kedua kali dalam masa kepemimpinannya melarang Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) meninggalkan tugasnya dan bepergian keluar daerah. Penegasan tersebut disampaikannya ketika memimpin pelaksanaan Apel Gabungan bertempat di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (12/1).  Pelarangan keluar daerah tersebut, terkait dengan belum diselesaikannya R. APBD 2009 yang merupakan hal urgen dalam pelaksanaan pemerintahan, pembang ...

selanjutnya

 

Bupati Langkat: Jangan Manfaatkan Fasilitas Pemkab

Bupati Langkat Drs H A Yunus Saragih MM menegaskan, berbagai pihak untuk tidak memanfaatkan fasilitas Pemkab untuk kepentingan pribadi dan golongan. Apalagi, terkait dengan pilkada yang saat ini sedang berjalan. “Secara tegas, saya sampaikan agar berbagai pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan untuk tidak menggunakan fasilitas Pemkab. Apalagi, mengatasnamakan bantuan dari Pemkab milik pribadi atau golongannya,” kata Yunus di Desa Pematang C ...

selanjutnya